Prof. Sumitro Djojohadikusumo menjawab

Diposkan oleh Komunitas Sahabat FbPS DKI JAKARTA On 20.19 0 komentar
Berikut ini adalah salinan artikel yang kami copy dari facebook group "Prof. Sumitro Djojohadikusumo menjawab. Wawancara TEMPO 1999." Artikel aslinya sendiri dapat diunggah dari Majalah Tempo Interaktif.


*****


Orang lalu bertanya-tanya: inikah akhir kejayaan keluarga Djojohadikusumo? ''I've been through the worst. Dan ini bukan yang pertama kali," ujarnya tenang kepada wartawan TEMPO Setiyardi, Wicaksono, dan Hermien Y. Kleden, yang mewawancarainya pekan lalu. Percakapan berlangsung dua kali: di kantornya, di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Pusat, dan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut ini petikannya.

Bagaimana hubungan Anda dengan Pak Harto sekarang?
Dua hari setelah Pak Harto jatuh, saya mencoba menghubunginya. Saya selalu melakukan itu bila ada kerabat atau kenalan yang sedang dilanda kesulitan.

Boleh tahu isi pembicaraan itu?
Kami tidak ketemu. Lewat ajudannya, saya mengatakan ingin bertemu. Biasanya saya mendapat jawaban dalam dua hari. Satu minggu kemudian, saya mendapat jawaban, ''Bapak masih sibuk." Dua minggu kemudian, saya telepon lagi. Tetap tidak ada tanggapan. Sejak itu, saya tidak pernah mau ketemu lagi.

Ada beban berbesan dengan Pak Harto?
Tahun-tahun pertama baik, tapi makin lama makin tidak baik. Tidak pernah ada bentrokan. Saya memang menjaga jarak. Jadi, hubungan itu biasa saja, jauh tidak, mesra juga tidak.

Melihat besan Anda dihujat sana-sini sekarang, apa yang Anda rasakan?
Tidak hanya sebagai besan, sebagai manusia tentu saya sedih. Masa, ada orang terus-terusan dihujat? Kesalahan Pak Harto adalah dia terlalu percaya kepada anak-anaknya dan terlalu percaya kepada cukongnya. Dia memang lemah terhadap anak-anak, lebih-lebih setelah kepergian Ibu Tien. Dan semua anaknya itu dendam kepada Bowo (Prabowo), kecuali Sigit yang agak netral.

Kabarnya, Anda pernah berucap, pernikahan Prabowo dengan Titiek Soeharto adalah ''kesalahan sejarah" terbesar dalam hidup Anda?
Oh, tidak. Paling-paling historical accident, kecelakaan sejarah. Tapi mau apa lagi? Saya tidak pernah campur tangan dengan kemauan anak-anak. Ini kan bukan sesuatu yang direncanakan. Saya tidak pernah berpikir menjadi besan Pak Harto. Hanya, kami memang memiliki latar belakang keluarga dan budaya yang sangat berbeda. Keluarga saya sangat modern, semua anak hasil pendidikan luar negeri, sementara Titiek kan dari sebuah keluarga yang sangat Jawa.

Anda menyesal?
Dari pihak saya tidak. Tapi mungkin dari istri saya. Tapi saya bilang kepadanya, ''Biar kita serahkan ke anak-anak."

Bagaimana sebetulnya hubungan Prabowo dengan Keluarga Cendana?
Hubungan Bowo dengan anak-anak (Pak Harto) tidak baik, selalu bentrok, meski tidak pernah sampai (tersiar) ke luar: bentrok dengan Tommy soal cengkeh, dengan Mamiek soal helikopter. Anak-anak ini kemudian mempengaruhi bapaknya sehingga Pak Harto akhirnya lebih percaya Sjafrie (Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, bekas Panglima Daerah Militer Jakarta Raya dan mantan pengawal Soeharto) daripada Bowo. Yang paling akhir, Bowo dikhianati mertuanya sendiri. Sudahlah, saya tidak mau memperpanjang. Nanti dikira dendam.

Dikhianati bagaimana?
Sebenarnya ide untuk melepaskan Prabowo dari pasukannya itu berasal dari panglimanya, jadi dari Wiranto. Kita tahu, Wiranto dan Prabowo seperti ini (mengadu kedua kepalan tangan). Bowo bilang, ''Waduh, orang yang saya bela kok melepaskan saya dari pasukan begitu saja." Ia dilepaskan dari Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) dan ditempatkan di Bandung. Itu sangat mengecewakan Bowo.

Bukankah Prabowo juga dianggap berkhianat oleh Keluarga Cendana?
Pak Harto adalah Panglima Tertinggi (Pangti) ABRI. Jadi, kalau ada apa-apa, Bowo harus membela Pangti. Tapi, waktu itu, Bowo akhirnya mengatakan, bila rakyat menghendaki, Pak Harto akan turun, tapi harus konstitusional. Nah, itu yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh Keluarga Cendana.

Banyak tuduhan terhadap Prabowo, dari penculikan hingga usaha kudeta. Mana yang Anda percayai?
Tidak ada yang saya percayai. Bahwa Bowo itu arogan, iya. Kesannya memang begitu. Bahwa dia temperamental, iya. Tentang penculikan, dia memang menculik sembilan orang itu. Tapi perintah penculikan itu kan dia dapat dari atasannya.

Siapa atasannya?
Ada tiga: Hartono, Feisal Tanjung, dan Pak Harto. Banyak jenderal yang tahu, tapi tidak berani berbicara. Nanti di pengadilan bisa dibuka asalkan pengadilannya benar-benar adil. Dari segi kemanusiaan, penculikan memang tidak bisa diterima. Tapi, dari sudut ketentaraan, ini adalah perintah. Saya sendiri sulit melihatnya dari sudut pandang mana.

Apa sikap keluarga setelah Prabowo disalahkan?
Dalam didikan saya, seseorang harus berani bertanggung jawab. Jangan salahkan bawahan. Tanggung jawab itu yang akhirnya diambil alih Prabowo. Di depan Dewan Kehormatan Militer, Bowo mengambil dokumen dari tasnya, lalu menunjukkan sembilan orang yang diculik, yang ketika itu sudah dilepaskan.

Presiden Habibie pernah mengatakan, saat pergantian kekuasaan, Mei 1998, Prabowo melakukan konsentrasi pasukan. Anda tahu apa yang terjadi?
Tentang hal itu, satu dari kedua orang ini mestinya berbohong: Wiranto atau Habibie. Saya tidak tahu pertimbang-an Habibie berbicara seperti itu. Hubungan saya dengan dia selalu baik. Habibie bahkan memberikan tasbihnya ke Prabowo. Mungkin cari popularitas, atau dipengaruhi Letjen Sintong Panjaitan (kini Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan atau Sesdalopbang), yang menceritakan hal itu. Ini masih tanda tanya.

Ada kabar, Prabowo sempat memaksakan niat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), bahkan Panglima ABRI.
Tidak benar itu. Saya tahu, ada banyak bawahan Bowo yang kecewa karena dia tidak merebut kekuasaan. Kan, waktu itu dia pegang senjata. Saya bilang kepadanya, ''Jangan! Percayalah kepada saya. Kalau ABRI pecah, negara ini akan pecah."

Seberapa jauh Prabowo mendengarkan Anda?
Keluarga kami sangat dekat. Dalam hal Bowo, misalnya, dia memang mengalami banyak cobaan. Dan kami mendukung semua upaya menegakkan keadilan. Kalau melanggar, memang harus dihukum. Saya katakan ke Bowo, ''Pada hari-hari yang gelap, jangan pernah berharap kepada orang yang pernah kamu tolong. Tapi akan selalu datang bantuan dari siapa saja." Eh... benar! Ada telepon dari Amman. Pangeran Abdullah—sekarang Raja Yordania—menelepon. Dia bilang, ''What can I do? You're my friend."

Bagaimana kondisi hubungan Prabowo dan menantu Anda, Titiek, saat ini?
Masih tetap ada. Yang sulit sebetulnya Titiek. Apakah dia mau setia kepada suaminya? Sementara, sebagai anak, kan dia juga masih setia kepada bapaknya? Anda tanya dong ke Titiek.

Anda pernah meminta Prabowo pulang?
Tidak pernah. Semua terserah Bowo. Dia tahu keadaan dalam negeri. Dia harus hidup. Dan untuk bisa hidup, dia harus mencari nafkah—yang sekarang kebetulan di luar negeri.

Bagaimana Anda melihat persoalan putra Anda yang lain, Hashim, yang bisnisnya ikut runtuh akhir-akhir ini?
Dalam keluarga kami, hanya dia yang berbakat menjadi pengusaha. Pribadinya juga menarik, ramah, terbuka terhadap semua bangsa. Dan dia pandai beberapa bahasa asing. Tentang bisnisnya, well, Hashim membuat kesalahan. Dia terlalu ekspansif dan gagal. Tapi setiap orang membuat kesalahan. Dan Hashim perlu belajar dari kesalahan itu.

Anda yakin Hashim bisa keluar dari kondisi buruk ini?
Yakin. Kondisi ini kan sebagian besar disebabkan oleh keadaan eksternal. Semua orang terkena kesulitan. Dalam bisnis semen Cibinong, sebenarnya dia tidak salah. Tapi, karena tidak ada yang membangun, jadi banyak kehilangan pembeli. Ini yang menyebabkan usahanya macet. Dia terlalu cepat dalam ekspansi. Hashim mengakui itu. Tapi saya tidak mau campur tangan secara intern.

Tampaknya Anda bangga betul kepada anak-anak?
Semua orang tua bangga kepada anak-anaknya. Dalam bahasa Jawa, ada istilah wiryo kencono: seorang anak, biar dia seperti sampah pun, tetap harus kita banggakan.

Dan mereka dididik dalam kebebasan. Prabowo masuk Akabri bahkan tanpa seizin Anda. Mariani, putri kedua, kawin dengan orang Prancis....
Saya meniru konsep pendidikan orang tua saya. Orang tua saya termasuk generasi yang berada pada masa peralihan, antara kehidupan modern yang lebih longgar dan kehidupan tradisional di mana ikatan keluarga masih sangat kuat, di perbatasan. Mereka hidup dalam dunia tradisional Jawa tapi menyiapkan anak-anak untuk bertempur dengan dunia modern yang sangat keras—di mana setiap orang harus mengambil tanggung jawab individual—sesuatu yang kemudian saya teruskan kepada anak-anak saya. Mereka harus bisa mengambil keputusan sendiri dan membayar konsekuensinya. Dengan suasana itu, saya tidak merasa sebagai kepala suku. Saya bukan godfather mereka. Ha-ha-ha....

Masih tentang keluarga. Menantu Anda, Soedradjad Djiwandono, diberhentikan dari jabatan Gubernur Bank Indonesia, Februari 1998. Apakah ada keputusan keluarga di balik peristiwa itu?
Ah, enggak. Saya cuma mengatakan, ''Sekarang kamu harus mengikuti hati nurani. Kalau naluri itu benar, tidak apa-apa. Kalau tidak, lebih baik mundur." Dia kan tidak sepakat dengan Presiden Soeharto soal CBS (currency board system). Juga sebelumnya ada beberapa soal lain.

Apakah ada kebiasaan rapat keluarga bila menghadapi soal-soal besar?
Tidak pernah. Sebab, saya percaya, semua anggota keluarga itu tidak sama. Sebagai keluarga, kami memang dekat dan kompak. Seperti sekarang, Hashim dan Prabowo dekat sekali. Kalau dihujat, kami bersatu. Setelah itu, tentu masing-masing harus mengembangkan keinginan dan kehidupannya sendiri.

Anda terpukul dengan semua cobaan pada keluarga?
Saya tidak merasa terpukul, walau orang bilang saya terpukul. Terpukul oleh apa? Oleh serpihan-serpihan ini?

Oleh semua soal beruntun di atas, soal Prabowo, Hashim, Soedradjad. Keluarga Djojohadikusumo seolah tengah mengalami keruntuhan akhir-akhir ini.
I've been through the worst. Dan ini bukan yang pertama kali. Pada 1957, selama 10 tahun saya menjadi buron di luar negeri, hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain tanpa uang dan paspor. Saya pernah menjadi tukang mebel dan membuat lemari es besar sewaktu di Malaysia. Saya berkeliling dari satu negara ke negara lain dengan empat anak yang tengah tumbuh. What could be worse than that?

Itu berlangsung semasa Anda terlibat PRRI?
Begini, sebelum pindah ke PRRI, saya merasa hendak ditangkap. Apa-apaan ini? Saya bilang kepada istri, saya tidak mau ditangkap, karena merasa tidak bersalah. Akhirnya saya putuskan bergabung dengan PRRI. Dua hari sebelum berangkat, saya berbicara dengan Sutan Sjahrir. Saya bilang, ''Bung, saya mau hijrah dan bergabung dengan daerah." Sjahrir mengatakan, ''Oke, Cum. Tapi kok daerah seperti tersingkir sendiri. Ada Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda. Usahakan semua itu agar bisa bersatu." Ceritera ini belum pernah saya buka. Anda yang pertama mendapatkannya.

Apa yang terjadi setelah itu?
Saya ke Palembang, terus ke Padang, Pekanbaru, Bengkalis. Dari sini, saya menyamar menjadi kelasi kapal menuju Singapura. Di sana, saya lari dari kapal, terus ke Saigon, Manila, terus ke Manado. Di situ, saya berbicara dengan semua pihak, kemudian dibentuk sebuah front nasional.

Anda tidak percaya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memutuskan ke PRRI?
Saya selalu percaya kepada Persatuan Indonesia. Sewaktu PRRI mau mendirikan Republik Persatuan Indonesia, mereka tidak mau memasukkan Pulau Jawa ke dalamnya. Saya menegaskan, ''Kalau begitu, saya tidak ikut karena negara kita satu." Mereka menolak, dan saya ke luar. Karena tak mungkin pulang ke Jakarta, saya pergi ke luar negeri, dan menjadi buron 10 tahun. Saya tidak mau kembali. Waktu itu, adalah orang-orang Partai Sosialis Indonesia (PSI) sendiri, kecuali Sjahrir, yang mendesak agar saya diadili. Saya bilang, justru mereka yang harus diadili.

Siapa saja mereka?
Saya tidak mau menyebut nama. Nanti bikin onar.

Perpecahan itu tentu menyakitkan?
Sakit, tapi saya tetap pada pendirian bahwa masyarakat berada pada posisi sentral. Negara yang harus mengabdi kepada rakyat, bukan sebaliknya. Tapi sudahlah, mereka di sana, saya di sini. Saya punya prinsip sendiri. Filosof Nietzsche mengatakan, ''Eagles do not catch mosquitos" (elang pantang menyambar nyamuk).

Apa alasan utama Anda ke PRRI?
Ada rupa-rupa pertimbangan, dari timbulnya kesadaran bahwa pusat selalu mengabaikan daerah—misalnya kontrol devisa, di mana selama ini devisa selalu dihabiskan di Jakarta—sampai friksi antara Bung Karno dan PSI serta makin dekatnya tokoh PKI D.N. Aidit dengan Bung Karno. Ini juga yang menimbulkan perlawanan daerah-daerah—sesuatu yang sedang berlangsung sekarang.

Siapa yang mau menangkap Anda?
D.N. Aidit dan PKI. Saya mendapat berita dari intelijen saya sendiri bahwa Politbiro PKI menganggap Sumitro sebagai salah satu musuh besarnya sehingga harus dimusnahkan.

Sakitkah peristiwa pelarian 10 tahun itu? Atau justru Anda bahagia karena jadi punya banyak pengalaman?
Bahagiakah orang yang menjadi buron, dimaki-maki, berpindah-pindah negara, tanpa paspor, uang, dan kewarganegaraan, tanpa bisa memastikan apa yang akan terjadi setelah itu?

Kembali ke soal PRRI. Bukahkah Bung Sjahrir kemudian mengirim Djoir Muhammad untuk membujuk Anda kembali?
Djoir tidak pernah bertemu dengan saya. Kemudian Sjahrir mengirim lagi orang lain, Djohan (Sjahrusa), ke Singapura. Tapi dia tidak bertemu dengan saya. Namun saya katakan, saya tidak mungkin kembali. Setiap kali saya masuk kabinet—entah Natsir, Wilopo—saya dibilang bukan wakil PSI. Kalau pas gagal, mereka bilang itu kesalahan saya. Kalau berhasil, mereka bilang, "Dia (Sumitro) orang kita." Bagaimana itu?

Benarkah PRRI mendapat suplai senjata dari Central Intelligence Agency (CIA) atau Dinas Rahasia Amerika?
Sebagian. Senjata yang lain dibeli di Phuket, Thailand, dan Taiwan. Saya tahu George Kahin (profesor dari Universitas Cornell) mengatakan saya orang CIA. Dia benar-benar ngawur. Banyak orang CIA justru benci saya. Memang benar ada kontak dengan CIA, intelijen Korea, Prancis. Ini kan gerakan bawah tanah.

Apakah CIA juga mendesain pola gerakan PRRI?
Tidak sejauh itu. Mereka hanya membantu. Yang mendesain orang-orang kita sendiri. Kelemahan PRRI adalah cenderung menganggap diri sebagai gerakan militer, sehingga lemah di politik. Kelemahan lain: terlalu banyak kepentingan daerah yang masuk.

Ada yang menilai Anda oportunis: melarikan diri di kala ada soal di Tanah Air, lalu kembali setelah rezim berganti dan berjaya di Orde Baru.
Well, saya rasa itu sikap pragmatis, bukan oportunistis. Secara prinsip, saya konsisten. Pada tingkat aplikasi, bisa berubah-ubah. Di situ letak pragmatismenya. Boleh saja kita menggunakan teori kapitalisme untuk sosialisme.

Bagaimana hubungan Anda dengan Bung Karno?
Baik. Sampai sekarang, saya tidak pernah menjelek-jelekkan Bung Karno, tidak satu kata pun, walau saya tahu Bung Karno menghujat saya. Bagi saya, dia ''Pemimpin yang Besar", bukan ''Pemimpin Besar". Dia jenius dalam politik, dan menyatukan negara ini. Dia luar biasa.

Lalu dengan Bung Sjahrir? Kan, Anda bergabung dengan PSI karena merasa cocok dengan pemikirannya?
Saya masuk PSI tahun 1950. Dan saya memang cocok dengan pemikiran Sjahrir tentang sosialisme humanitarian: negara adalah pelindung rakyat, bukan sebaliknya. Kemudian saya berpisah dengan PSI—tidak dengan Sjahrir—karena tidak tahan dengan kelompok-kelompok di sekitarnya yang merasa diri sebagai Sjahrir-Sjahrir kecil. Mereka terus-menerus omong tentang ideologi tanpa mewujudkan ideologi itu dalam real politics. Nah, setelah di PSI itu, saya ke PRRI.

Dan setelah ke PRRI—serta masa pelarian—Anda kembali ke Indonesia? Apakah Soeharto meminta Anda kembali?
Pada 1966, Soeharto mengirim Ali Moertopo mencari saya di luar negeri. Pak Harto butuh penasihat ekonomi karena Widjojo dan lain-lain masih muda-muda. Ali mencari kiri-kanan, tapi tidak berhasil. Sebagai buron, saya kan lebih mahir, ha-ha-ha.… Akhirnya, kami ketemu di Bangkok, November 1966, dipertemukan Sugeng Djarot, atase pertahanan kita di sana. Saya diminta kembali. Saya terima tawaran itu dan kembali pada Juli 1967.

Kapan Anda dipanggil ke istana?
Mei 1968. Kami berbasa-basi. Dia tanya, ''Pak Mitro asli mana?" Saya jawab, ''Dari Banyumas." Dia meminta saya membantu dalam kabinet, sebagai ahli. Dia juga mengatakan masih harus membicarakannya dengan rekan-rekannya di ABRI karena ada yang belum sreg: bekas pemberontak kok mau masuk kabinet.

Saya bilang kepada Pak Harto, ''Oke, sekarang toh saya sudah membantu juga dengan analisis ekonomi. Saya tidak perlu kedudukan." Waktu 8 Juni 1966 Pak Harto mengumumkan kabinet, ternyata saya menjadi Menteri Perdagangan. Keadaan ekonomi kita waktu itu amburadul. Seluruh ekspor hanya Rp 500 juta, inflasi 650 persen, dan cadangan devisa hanya Rp 20 juta.

Apa penyebab utama kegagalan rezim Orde Baru, menurut Anda?
Pelanggaran terhadap seluruh kaidah kerakyatan kita (suara Sumitro pelan dan bergetar). Kita mengatakan semua ini untuk rakyat, tapi tak pernah melibatkan mereka. Seperti pepatah Prancis, pour vous, sur vous, sans vous—untuk Anda, tentang Anda, (tapi) tanpa Anda. Kita mengatur ekonomi yang ditataniagakan. Padahal ekonomi itu simpel saja sebetulnya.

Sesimpel apa?
Sesimpel tenaga manusia, alam, modal, serta sains dan teknologi. Empat itu saja. Jangan diperas-peras. Cengkeh, tebu, cendana, jeruk, semua itu kegiatan rakyat. Eh, malah ditataniagakan. Nilai tambahnya bukan untuk rakyat. Yang terjadi selama puluhan tahun seperti ini: kekayaan alam dikuras, tenaga manusia diperas, modal ditanam seenaknya, dan teknologi salah arah.

Anda pernah berbicara dengan Pak Harto soal ini?
Sering, beberapa tahun lalu, tapi lagi-lagi seperti pepatah: always hear, but never listen—selalu mendengar, tapi tidak menyimak. Selama 10 tahun pertama, Pak Harto masih baik.

Sebagai salah satu arsitek ekonomi Orde Baru, apakah Anda kecewa dengan keadaan sekarang?
Arsiteknya itu Widjojo (Nitisastro) dengan Mafia Berkeley-nya. Saya dan Prof. Sadli hanya ''satria pendamping". Pada mulanya inflasi kita 700 persen per tahun. Itu bisa kita kuasai. Infrastuktur kita bangun. Sayang, kemudian tidak ada kontrol sosial. DPR tidak berfungsi. Dan keruntuhan itu pelan-pelan terjadi, jauh sebelum sekarang.

Anda masih percaya kepada desain Orde Baru setelah segala keruntuhan ini?
Desainnya tidak salah. Implementasinya yang melanggar, seperti soal pemerataan dan kestabilan. Desain ekonomi Orde Baru kan berpokok pada pertumbuhan, kestabilan, dan pemerataan. Selama 10 tahun pertama, semuanya oke, kemudian mulai rusak.

Pada 1975, Anda menulis buku Indonesia Towards Year 2000. Apakah bayangan Anda terbukti benar?
Saya tidak pernah meramalkan akan terjadi krisis moneter seperti sekarang. Namun, secara keseluruhan, trend-nya benar, lepas dari akurasi statistiknya. Saya katakan, misalnya, Pulau Jawa akan gawat—bukan dalam soal pangan, tapi soal air dan permukiman. Kondisi pengadaan pangan bahkan lebih baik dari perkiraan saya. Saya tidak pernah memperkirakan kita akan pernah berswasembada beras pada 1985.

"I Never Betrayed My Country"

Diposkan oleh Komunitas Sahabat FbPS DKI JAKARTA On 02.27 0 komentar

“Prabowo Subianto is blamed for the violence surrounding the fall of Indonesia’s Suharto. Now the former general tells his story”
By JOSE MANUEL TESORO. Articles and Photos courtesy of Asiaweek Magazine

At night on May 21, 1998, the story goes, dozens of soldiers took up positions around Jakarta’s Merdeka palace and the suburban home of B.J. Habibie, who less than 24 hours before had become the third president of Indonesia. The commander of this force was the brutal Lt.-Gen. Prabowo Subianto. A week before, he had marshaled the dark forces at his call – special forces operatives, inner-city gangsters, Muslim radicals – to murder, burn, rape, loot and sow ethnic hatred in the heart of Jakarta. His aim: to undermine his rival, armed forces chief Gen. Wiranto, and force his father-in-law, Suharto, to make him leader of the armed forces – a step closer, in a time of turmoil, to Prabowo himself becoming president.

Suharto’s premature resignation as president frustrated Prabowo’s ambitions. So he turned his wrath on Habibie. Disaster for Indonesia – and a nightmare for Southeast Asia – might have followed, if not for an order from Wiranto relieving the dangerously out-of-control general of his command position. Enraged, Prabowo brought his troops to the palace grounds and tried to burst, armed, into Habibie’s chambers. But he was eventually outmaneuvered. His attempted coup d’etat was the climax to the 10-day drama surrounding the fall of Suharto, Indonesia’s leader for three decades.

The problem is that not all of it is true. Maybe even none of it is.

The first to say that is Prabowo. “I never threatened Habibie,” he says. Did Prabowo plan the May unrest against Indonesia’s ethnic Chinese to bring down Wiranto or Suharto? “I was not behind the riots. That is a great lie,” he responds firmly. “I never betrayed Pak Harto. I never betrayed Habibie. I never betrayed my country.”

Prabowo, 48, is no saint. For 24 years, he belonged to the Indonesian military, which loyally followed the president’s orders. He built up its elite special forces, Kopassus, to combat insurgency and internal terrorism. Prabowo was also married to Suharto’s second daughter and enjoyed the wealth, power and freedom from accountability the First Family afforded. He admits to abducting in early 1998 nine activists, some of whom underwent torture. About a dozen others believed kidnapped in the same operation remain missing.

But is Prabowo a demon? In August 1998, a military honor court found him guilty of misinterpreting orders and recommended sanctions or a court-martial. Prabowo was later discharged. In its October 1998 report, the government Joint Fact-Finding Team (TGPF by its Indonesian initials) on the May riots asked that he be investigated for the unrest. Indonesian and foreign media have since linked his name with words such as “scheming,” “ruthless and reckless,” “power-hungry fanatic.” Wrote one Asian paper: “He is said to hate the Chinese.” The belief that he started the riots and failed to contain them has already found its way into history books. “I’m the monster behind everything,” Prabowo says with undisguised irony.

Yet nearly two years after Suharto’s resignation, no evidence has surfaced connecting him to the riots that triggered it. The complete picture of those days remains obscured by conflicting accounts and unnamed sources. In September 1998, Marzuki Darusman, then TGPF chair and today attorney-general, mused to reporters: “I think there’s more to it than just Prabowo. I say he’s a keeper of secrets. And he might be predisposed to reveal a few if forced to.” Prabowo had been tried by public opinion and found guilty. But he had never had the chance to give his testimony. He now spends all his time abroad, though local papers say he did make a brief, discreet trip home in January, the first time in 15 months. (His wife remains in Indonesia, while their son is studying in the U.S.)

Now, many thinking Indonesians are acknowledging that Prabowo was perhaps the easy but not necessarily right target. Says veteran journalist Aristedes Katoppo: “He was made the fall guy for a lot of mistakes not of his making. He may have demanded things. But launching a coup? That is wrong. It’s disinformation.” Prabowo himself believes that his persecution has a reason: “There was a certain group that wanted to make me a scapegoat, maybe to hide their involvement.”

What emerges from Prabowo’s own account, coupled with this magazine’s independent inquiry, is a far different, more nuanced tale than the accepted assessment that Suharto’s fall stemmed from a battle between good and evil – and that Prabowo was the villain. This story is a report from and about the highest reaches of Indonesian politics, a revelation of its treacherously shifting nature and the complexities of its actors. It challenges what many accept about the country: its military, its former ruling family, its history. Whatever verdict you draw, it is impossible to look at the fall of Suharto in the past – or the personalities and conflicts of the present – in the same way again.

THE RUN-UP
Many tales circulate in Jakarta about Prabowo. In the popular narrative of Suharto’s fall, the former special forces officer is often cast as its author: an evil genius who, if he cared to explain, could show how the entire arc of events he designed made up one clever yet suicidally flawed conspiracy. But at the end of Suharto’s rule, he was not the only figure. There were many actors, thus many motives and maneuvers. Amid social unrest and economic collapse, it had become clear long before May 1998 to Jakarta’s elite that the question was not if the president would step down, but when. Most important to them was to survive or even benefit. That meant playing a difficult game: stay – or at least seem to stay – unwaveringly loyal to Suharto yet at the same time move into the best position for a future without him.

The students and the popular oppositionists, despite their high profile, were the least powerful of the players. The real decisions were made around the aging president. There were Suharto’s six children. There was his vice president, Habibie. There were Suharto’s ministers and the chiefs of his parliament. And there were his armed forces, and its two top generals, Wiranto and Prabowo.

In the run-up to May, Prabowo was snug in the center. In March 1998, he had been promoted from chief of the special forces, Kopassus, to head the army’s key strategic reserve, Kostrad. The new job made him a three-star general. His Kopassus classmate Maj.-Gen. Syafrie Syamsuddin had taken command of the Jakarta garrison in September 1997. Prabowo’s former Kopassus superior, Gen. Subagyo Hadisiswoyo, was army chief of staff. Other allies included new Kopassus boss Maj.-Gen. Muchdi Purwopranjono.

The one general Prabowo did not get along with was his superior, Wiranto. “There was not good chemistry between us,” says Prabowo. “We never served in the same units. We came from different backgrounds.” Wiranto grew up in traditional Central Java. Prabowo grew up abroad in European and Asian capitals. Where Prabowo’s postings were field and combat assignments, Wiranto spent time in staff jobs and provincial commands. After four years as Suharto’s adjutant, Wiranto rose quickly from Jakarta garrison commander to Kostrad chief. In 1997, he became army chief of staff. In March 1998, Suharto made him both the armed forces chief and the defense minister. (Asiaweek sent Wiranto Prabowo’s claims and comments as well as questions appearing in this story. Wiranto’s aide replied that the general had chosen to respond to Asiaweek in a later issue.)

Wiranto and Prabowo were equally balanced. But in March, when the People’s Consultative Assembly (MPR) re-elected Suharto and appointed Habibie vice president, Prabowo seemed to move a notch higher. He was a longtime friend of Habibie. They shared Western temperaments and an optimistic idealism. “I liked his vision of high technology,” Prabowo says. “That captured my heart. There was always this: We’ll show [that] Indonesia can be great.” They met often. To fellow generals, Prabowo was Habibie’s most ardent defender.

Given the shaky state of Suharto’s health – he had had a mild stroke in December 1997 – Habibie’s chances of succeeding him were better than those of any previous vice president. For Prabowo, Habibie’s ascension meant a shot at becoming the military’s boss: “Several times he mentioned: If I become president, you’ll be armed forces chief, you’ll be four-star.”

That is, if there were an orderly succession. The collapse of the rupiah, which began in October 1997, had sent waves of social unrest throughout the archipelago. The following January, a bomb exploded in a Jakarta apartment occupied by members of the banned leftist People’s Democratic Party (PRD). The military struggled to face strident student demonstrations. Some activists mysteriously went missing. On April 27, Pius Lustrilanang testified to his kidnapping and two-month imprisonment – the first of many accounts by abducted activists. During his interrogation, Lustrilanang said, he had received electric shocks and been held under water. Despite Wiranto’s denials that kidnapping was policy, popular suspicion fell on the military, and especially on Kopassus, still identified with Prabowo though he was no longer with the unit.

While he had a reputation for absolute loyalty to Suharto, Prabowo also maintained friendships with critics of the president’s “New Order” regime. These ranged from Suharto’s disenchanted contemporary Gen. Nasution to Adnan Buyung Nasution, a lawyer who helped found the Indonesian Legal Aid Foundation, which defended and fostered anti-Suharto activists. Prabowo built relations with Muslim figures, who perceived themselves as both victimized by a Christian-influenced military and government as well as isolated in an ethnic Chinese-dominated economy. Among these: Amien Rais, a Jogjakarta professor whose attacks on Christian power and Chinese capital were turning into open criticism of Suharto. Prabowo’s unconventional contacts, and closeness to Habibie, set him apart from others around the president.

THE RIOTS
The drama began on Tuesday, May 12, when Prabowo received a phone call. Some students had been shot during a demonstration at Trisakti University. Prabowo’s first instinct was to blame ill-disciplined security forces: “Sometimes our police and soldiers are so unprofessional. You get some of these units – oh my God, this is stupid. That was my first reaction.”

Sensing an impending emergency, he went to his headquarters on Merdeka Square, just beside the Jakarta garrison. As chief of the strategic reserve, Prabowo’s job was to supply men and materiel. “I alerted my troops, to rush them in,” he says. “These troops are always under operational control of the garrison commander. That’s our system. I was basically in an advising capacity. I did not have command.”

He returned home well after midnight, but was back at Kostrad HQ early the next morning, May 13. As marauding mobs began looting and burning buildings, Prabowo spent the day figuring out how to move in and barrack his battalions. Another worry: Wiranto had been scheduled to preside over an army ceremony the next morning, in Malang, East Java – over 650 km from the troubled capital. Throughout the 13th, Prabowo says he tried to persuade Wiranto to cancel his appearance. “I suggested that we call off the ceremony in Malang,” he says. “The result: no, the ceremony was on. [I] phoned back. It went back and forth . . . Eight times I phoned his office. Eight times I was told that the show must go on.”

So at 6:00 a.m. on Thursday the 14th, Prabowo arrived at Halim air base in East Jakarta. He says he was surprised, given the tense situation, to see most of the military’s senior command there. During the flight and the ceremony, he says, Wiranto and he did not say much to each other. They arrived back in the capital after noon. Prabowo returned to Kostrad HQ, where he bumped into Syafrie. The Jakarta garrison commander was heading off to survey the western part of the city by helicopter. Prabowo accepted Syafrie’s invitation to join him. As they watched the second day of rioting from the smoky sky, Prabowo remembers wondering to himself: “Why are there so few troops around?”

At around 3:30 p.m., Prabowo left Kostrad to see Habibie. The president had been away in Cairo since May 9 to attend a summit. The vice president and Prabowo talked about the possibility of a succession. Under the Constitution, Prabowo pointed out, Habibie was next in line. The subject of the future chief of the military came up. “I should have noticed the shift,” says Prabowo. “He said: ‘If your name comes up, I will approve.’ There’s a big difference there.”

On the way back to Kostrad HQ, Prabowo noticed that Jakarta’s main business artery seemed unguarded. He saw the garrison commander: “I said: Syafrie, on Thamrin there are no troops. He was convinced there were enough. He asked me to come along, and we saw!” Prabowo suggested taking half of the 16 armored personnel carriers guarding the defense ministry and sending them instead to Thamrin. This did take place.

As night fell, Prabowo got a call from his secretary. Buyung Nasution and a motley collection of figures from various groups wanted to see him. (This May 14 meeting would become central to the later investigation into the riots.) “When I arrived at headquarters, they were there,” Prabowo says. “I did not call them. They were asking: What’s happening?” Buyung Nasution demanded to know if there was any truth to the spreading rumors that Prabowo had planned the riots, the Trisakti shootings, as well as the abductions. He also asked if there was rivalry between him and Wiranto. Prabowo denied everything. “How can there be rivalry?” he explains now. “He’s a four-star. I’m a three-star. I was trying to step in line. But after him I would be a good candidate, wouldn’t I?”

After a command briefing chaired by Wiranto which ended late, Prabowo arrived at his next appointment at nearly 1:00 a.m. Two close friends from Abdurrahman Wahid’s mass Muslim organization Nahdlatul Ulama (NU) had suggested Prabowo see the cleric, who was already asleep when the general arrived. Wahid, a.k.a. Gus Dur, still received Prabowo and asked about the chaotic situation. “I said, we can get it under control tomorrow,” says Prabowo.

After a change of clothes, he headed for Halim airbase, where Suharto was due to arrive before dawn on May 15, Friday. Prabowo waited in his jeep while Wiranto met Suharto. Then the three, with most of the senior command, drove to Suharto’s home on Cendana Street in central Jakarta. Prabowo says Suharto appeared cold toward him. By now, Prabowo believes, Suharto thought his son-in-law was plotting against him. Says Prabowo: “It came out in the papers that Gen. Nasution, who everyone knew was fond of me, said that Amien Rais should talk to Gen. Prabowo [about] taking care of the situation. This must have been sent to Pak Harto.”

At the end of his rule, Suharto had become as dependent on the ministers, generals and children who surrounded him as they were on him. He was their leader, but, in a sense, he was also their prisoner. “There’s a thousand-year-old art of palace intrigue,” says Prabowo. “You whisper something very delicately, and poison someone’s mind. I tried to give information, but I was considered as meddling. There were people poisoning his mind: that his son-in-law’s there only to grab power.” This, Prabowo now believes, contributed to his downfall.

Biografi Prabowo Subianto

Diposkan oleh Komunitas Sahabat FbPS DKI JAKARTA On 02.25 0 komentar
DATA PRIBADI
Nama : Prabowo Subianto
Lahir : Jakarta, 17 Oktober 1951
Agama : Islam

Perjalanan Pendidikan
SMA: American School In London, U.K. (1969)
Akabri Darat Magelang (1970-1974)
Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD

Kursus /Pelatihan:
Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (1974)
Kursus Para Komando (1975)
Jump Master (1977)
Kursus Perwira Penyelidik (1977)
Free Fall (1981)
Counter Terorist Course Gsg-9 Germany (1981)
Special Forces Officer Course, Ft. Benning U.S.A. (1981)

Perjalanan Karir
Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998)
Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998)
Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998)
Ketua Umum HKTI periode 2004-2009
Komisaris Perusahaan Migas Karazanbasmunai di Kazakhstan
Presiden dan Ceo PT Tidar Kerinci Agung (Perusahaan Produksi Minyak Kelapa Sawit), Jakarta, Indonesia
Presiden dan Ceo PT Nusantara Energy (Migas, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan dan Pulp) Jakarta, Indonesia
Presiden dan Ceo PT Jaladri Nusantara (Perusahaan Perikanan) Jakarta, Indonesia

Prabowo dan Pemilu 2009

Diposkan oleh Komunitas Sahabat FbPS DKI JAKARTA On 14.56 0 komentar
Mantan Komandan Kopasus ini cukup kontroversi. Ia memasuki ranah politik dengan Gerindranya, sebagai layaknya sosok prajurit dinamis, beliau menentang arus. Ketika elit politik dan media massa mabuk kepayang dengan liberalisme demokrasi, Prabowo Subianto, anak Begawan ekonomi masa pemerintahan Soeharto, memilih mengumandangkan ekonomi kerakyatan dan demokrasi populistik.

Bersama partainya beliau mencanangkan kembali ke UUD 1945, suatu isu dan program politik yang menentang arus karena tak satu pun partai politik berani menyatakan hal itu secara terang benderang. Akibatnya, seantero anak negeri yang emoh menjadi perkakas asing – mendadak sontak mendukungya dan menyambutnya sebagai politisi nasionalis-kerakyatan, Soekarno kecil dan satria pilih tanding.

Realitas politik dan sejarah hidupnya, membawa dirinya berduet dengan Megawati. Beliaupun tampil mendampingi orang nomor satu di PDI Perjuangan sebagai calon Wakil Presiden.

Mega Pro, begitu blantika politik nasional menyebut pasangan populistik zamrud khatulistiwa ini. Lantaran, memang, mereka berdua mengusung gagasan dan strategi kerakyatan yang original, untuk memajukan negeri ini dari keterpurukannya.